BONTANG - Ratusan karyawan Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kebijakan untuk memotong subsidi ke YPK terus dilakukan PT Pupuk Kaltim (PKT) sebagai pembina YPK.
"Karena ada perubahan AD/ART PKT dan arahan pemegang saham untuk melakukan pengurangan terhadap biaya yayasan, termasuk YPK yang bergerak di bidang pendidikan, maka tahun ini kami hanya mendapat subsidi 50 persen," ujar Ketua Serikat Pekerja (SP) Korps Karyawan (KK) YPK Bagyo Priyono saat ditemui usai bertemu dengan Komisi I DPRD Bontang, Senin (13/4) siang.
Sayangnya Bagyo enggan menjelaskan secara rinci berapa subsidi yang diterima YPK dari PKT. Namun, Bagyo menilai, pengurangan 50 persen yang dilakukan PKT sangat drastis sehingga YPK tidak memiliki persiapan untuk menutupi biaya operasional. Satu jalan yang akan dilakukan YPK adalah kenaikan biaya sekolah yang dipungut dari orangtua siswa. "Berdasarkan perhitungan kami kenaikan biaya sekolah di YPK bisa mencapai 300 persen dari sebelumnya," katanya.
Dengan kenaikan biaya sekolah tersebut, Bagyo mempredisksi jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan penurunan tersebut, secara otomatis YPK akan melakukan rasionalisasi guru dan siswa.
"Kalau kurang, guru bakal surplus dan ketika dilakukan rasionalisasi, mau tidak mau akan ada karyawan utamanya guru yang akan di PHK. Kami memprediksi sampai 2013, lebih dari 111 karyawan YPK akan di PHK jika kita tidak melakukan upaya penyelamatan yayasan sejak sekarang," katanya.
Bagyo menjelaskan, saat ini jumlah siswa YPK mulai dari SD sampai SMA berjumlah 3.559 dan untuk penerimaan 2009, Bagyo memprediksi siswa yang akan mendaftar di YPK bakal menurun sampai 40 persen karena biaya pendidikan yang mahal.
Dalam pertemuan hadir Komisi I DPRD Bontang diantaranya Haryono, Harun Al Rasyid dan R Sekandar serta Wakil Ketua DPRD Isro Umarghani. Menanggapi persoalan karyawan YPK, Harun mengatakan, DPRD Bontang harus bertemu dengan pembina YPK dan PKT untuk mencari jalan keluar bersama.
"Dan jika perlu kita akan menemui pemegang saham untuk meminta penjelasan dan jalan keluar persoalan ini. Jangan seolah-olah lepas tangan ke Pemkot Bontang. Kalau Pemkot Bontang tidak bisa bagaimana," ujarnya.
R Sekandar menambahkan, apapun alasannya, jangan sampai terjadi PHK di YPK karena menyangkut nasib banyak orang. Politisi asal Demokrat itu meminta kepada Pembina YPK agar berani menolak kebijakan pemegang saham sebagai bentuk perhatian kepada kelangsungan YPK. "Apalagi kita lihat YPK sangat baik dan banyak menorehkan prestasi," katanya.
Isro Umarghani mengatakan, DPRD akan berupaya untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi PHK di YPK. Ia mengatakan DPRD akan mengundang ulang pembina YPK untuk membahas persoalan tersebut paling lambat April 2009. Isro menambahkan, bahwa YPK merupakan salah satu bagian dari Bontang Cerdas 2010 sehingga ia berharap Pemkot Bontang juga bisa merespons kejadian di YPK.
Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam mengatakan Pemkot Bontang pernah membahas soal YPK dengan Dirut PKT Bontang. Namun, Pemkot Bontang kata Sofyan tengah melakukan kajian tentang hal itu karena dari sisi penerimaan sosial, bisa menimbulkan kecemburuan masyarakat jika Pemkot Bontang ikut memberikan subsidi ke YPK. "Kita khawatir ada kecemburuan dari warga Bontang di luar kawasan PKT karena menganggap YPK itu milik perusahaan. Tapi ini juga akan jadi agenda pembahasan kita di pemerintahan," katanya. (asi)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/26880
"semoga Mars YPK dan Hymne YPK tetap berkumandang di langit biru"
dien
Tidak ada komentar:
Posting Komentar